Masyarakat Internasional Dukung Legislasi Keputusan KRN Seputar UU Keamanan Nasional di Hong Kong

2020-05-29 16:40:10  

Kongres Rakyat Nasional (KRN), lembaga legislatif tertinggi Tiongkok, dalam sidangnya pada 28 Mei 2020 telah meluluskan Keputusan KRN tentang Penyempurnaan Sistem Hukum Keamanan Nasional dan Mekanisme Pelaksanaannya di Daerah Administrasi Khusus Hong Kong. Pemimpin-pemimpin luar negeri dan organisasi internasional berturut-turut menyatakan dukungan terhadap keputusan tersebut.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov hari Selasa (26/05) lalu menyatakan, masalah Hong Kong adalah urusan dalam negeri Tiongkok, pihak AS yang mengancam akan mengenakan sanksi atas Tiongkok sehubungan dengan keputusan tersebut telah mengungkapkan rasa keunggulan diri dan kesombongan mereka, tidak bermanfaat bagi AS untuk berdialog secara efektif dengan Tiongkok dalam masalah lainnya. Lavrov menyatakan, tindakan AS yang hendak membuat skandal dalam masalah legislasi keputusan KRN seputar Pemeliharaan Keamanan Nasional di Hong Kong sebenarnya merugikan reputasi dan tujuan AS sendiri untuk memenuhi kepentingannya sendiri.

Penasihat Presiden Prancis untuk urusan luar negeri dalam pembicaraan teleponnya dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menyatakan, Prancis menghormati kedaulatan Tiongkok, memahami kesensitifan masalah Hong Kong, dan tidak akan campur tangan dalam urusan Hong Kong. Prancis berharap, masalah ini dapat diselesaikan secara layak di bawah kerangka Satu Negara Dua Sistem.

Wakil Perdana Menteri Kamboja Hor Nam Hong hari Rabu lalu (27/05) menyatakan, keputusan yang diambil KRN seputar Pemeliharaan Keamanan Nasional di Hong Kong sangat penting bagi penjaminan keamanan, stabilitas serta kemakmuran Hong Kong. Kamboja sepenuhnya mendukung legislasi KRN seputar Pemeliharaan Keamanan Nasional di Hong Kong. Menurut Hor Nam Hong, kekuatan yang menentang Tiongkok dan menghasut kerusuhan Hong Kong secara terbuka mempromosikan “Hong Kong Merdeka”. Pemerintah mana pun tidak akan mengizinkan kegiatan separatis seperti ini. Kekerasan tidak hanya mengganggu kehidupan normal warga Hong Kong, tapi juga merugikan status Hong Kong sebagai pusat perkembangan ekonomi dan moneter.

Pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Laos menyatakan, keputusan yang diambil KRN seputar Pemeliharaan Keamanan Nasional di Hong Kong sesuai dengan ketentuan UUD Tiongkok, adalah hak yang sah bagi Tiongkok untuk memelihara keamanan dan kepentingan nasionalnya. Pemerintah Laos senantiasa berpegang teguh pada kebijakan Satu Tiongkok, Hong Kong adalah daerah administrasi khusus Tiongkok di bawah Satu Negara Dua Sistem.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Mousavi dalam pernyataannya menyatakan, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain dan menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah adalah prinsip tegas dan senantiasa dijunjung Iran. Mousavi menekankan, berdasarkan prinsip tersebut, Iran harus menekankan kembali untuk menghormati Prinsip Satu Tiongkok, mengecam tekanan luar yang mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok, mengecam perilaku yang merugikan kedaulatan dan keutuhan wilayah Tiongkok, menekankan mendukung Tiongkok untuk memelihara ketertiban dengan peningkatan hukum, demi menjamin kestabilan, kemakmuran serta keamanan Hong Kong.

Menteri Luar Negeri Pilipina Teodoro Lochen tanggal 23 Mei lalu di akun media sosialnya menulis, dirinya harus menyatakan bahwa sesudah Hong Kong pulang ke pangkuan Tiongkok, ekonomi Hong Kong baru menjadi salah satu tempat yang paling memiliki vitalitas. Bangunan baru dan jalan baru terus bermunculan. Warga Hong Kong tidak diperlakukan seperti sampah, dan polisi akhirnya tidak korupsi lagi.

Wakil Ketua Uni Afrika serta ahli-ahli asing juga berpendapat, keputusan yang diambil KRN seputar Pemeliharaan Keamanan Nasional di Hong Kong sesuai dengan UUD Tiongkok, tak boleh diragukan. Wakil Ketua Uni Afrika menyatakan, hal ini bersangkutan dengan masalah keamanan nasional dan masalah kedaulatan Tiongkok, hukum internasional mengakui dan mendukung tindakan Tiongkok tersebut.

Komentar
王伟光